undang undang nomor 6 tentang desa. PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 128/PUU-XIII/2016 MENGENAI PENGUJIAN PASAL 33 AYAT 1 HURUF G. undang undang nomor 6 tentang desa

kedudukan desa dan jenis desa 3. Dalam pasal 26 Ayat 1 (satu) UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa disebut tugas Kepala Desa sebagai berikut : Menyelenggarakan Pemerintahan Desa, Melaksanakan Pembangunan Desa, Pembinaan kemasyarakatan Desa, dan. Hukum Benda dan Harta Kekayaan Adat. Form-16: SK BPD tentang panitia musyawarah Desa: 02. Dalam Undang-Undang Desa yang baru (UU No. Secara historis posisi desa sebenarnya pernah sederajat lewat pengaturan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979, bahkan UU 19InfoASN. maupun sekunder. March 28, 2023. 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); 10. tentang . Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6. Selamat berdesa, sejahtera selalu. 34-38 Bandung Indonesia Telp. Revisi UU Desa merupakan kumulatif terbuka sebagai dampak putusan Mahkamah Kosntitusi (MK) Nomor 15/PUU-XXI/2023. Dasar Pemikiran Desa atau yang disebut dengan nama lain telah ada sebelum Negara. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengakui keberadaan Desa dan otonomi desa termasuk desa adat sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah. Website Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan yang menampilkan Database Peraturan Perundang-undangan yang memuat informasi mengenai jenis, status, hubungan antar. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU 6/2014) Sesuai ketentuan UU 6/2014, PNS yang diangkat sebagai penjabat Kepala Desa juga wajib menaati ketentuan peraturan Disiplin PNS antara lain setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah. Desa yangPemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa menjadi UU Nomor 6 Tahun 2014, eksistensi desa secara yuridis tampak memperoleh derajat keninggratan sebahu dengan entitas pemerintahan daerah. Dengan diberlakukannya Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa maka menjadi peluang bagi setiap desa untuk bisa mengembangkan setiap potensi yang dimilikinya secara mandiri sesuai kebutuhan masing-masing dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. E. Menurut undang-undang ini, desa atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat. Undang. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disahkan Presiden Dr. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa; Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Perubahan atas Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. PP No. Ketentuan-ketentuan dalam UU Desa memberikan dua (2) hal besar terkait tata kelola pemerintahan desa yaitu “kewenangan”. : 1. Mengingat : 1. Salah satu perundang-undangan yang mengatur tentang desa adalah UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes); Dalam menyelenggarakan pembangunan Desa, Desa mendayagunakan lembaga. 217Peraturan; Peraturan Pemerintah. Indonesia, Pemerintah Pusat Undang-Undang yang baru saja dikeluarkan tentang Desa pada tahun 2014 yaitu, Undang-Undang No. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah , secara jelas telah menempatkan desa sebagai suatu organisasi pemerintahan atau organisasi politik yang memiliki kewenangan tertentu. Ketentuan yang diatur dalam bab ini dapat diringkas. Cit. BADAN USAHA MILIK DESA, STATUS DAN PEMBENTUKANNYA. (2007). Lombok Timur, Prov. ac. Undang-Undang Nomor 39 Tahu n 2008 tentang KementerianPeraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa; Mengingat :1. undang tentang desa sebelumnya. Intisari Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji tingkat kesiapan perangkat desa terkait dengan pengimplementasian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. 7kb) date 2015-02-23. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. Rancaekek Kab. Kedua hal tersebut dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pasal 118 (1) Masa jabatan Kepala Desa yang ada pada saat ini tetap berlaku sampai habis masa jabatannya. Sebagai bukti keberadaannya, Penjelasan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara. doc (82. desa. Muko Muko airmerahmd@gmail. author. 1. 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Penjelasan Umum. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 114 dan Pasal 176 angka 4 ayat (4) dalam Pasal 252 dan angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2O2O tettang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia. Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6321); 6. PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2014. ABSTRAK: CATATAN: Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa secara eksplisit memberikan tugas pada pemerintah desa yaitu penyelenggara pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat yang berdasarkan Pancasila, Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun. UU No. bahwa Undang-undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desa praja (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor. Kedudukan Peraturan Desa. Undang -undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Ind onesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); 3. doc. Mengingat terdapat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, maka dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ini penjelasan mengenai desa dipersingkat dengan hanya menambahkan bahwa pendanaan segala urusan kepada desa menjadi urusan pemerintahan pusat dibebankan kepada APBN, urusan pemerintahan provinsi. Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Desa Juwangi Kabupaten Boyolali 2. 7. 01. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 9. kewenangan desa 5. Pengaturan Desa ini mempunyai tujuan “memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dengan 3 Jimmly Asshiddiqie. Sign in. Permendagri 18 tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa diterbitkan atas pertimbangan: bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 153 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan. 72, LN. Undang-Undang Nomor 39 Tahu n 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Repu blik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara. Pasal 117 Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang sudah ada wajib menyesuaikannya dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini. bahwa pelaksanaan pengawasan dana desa bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai terhadap pengelolaan dana desa sehingga terlaksana sesuai. Indonesia Nomor 5063); 2. 6 Tahun 2014 sendiri terbagi atas 122 pasal yang menjelaskan berbag 219. e. Rabu, 13 September 2023 [email protected] nomor 6 tahun 2014 tentang Desa adalah salah satu produk hukum yang mengatur tentang pembentukan, pengaturan, dan pembinaan desa sebagai satuan. Pada Disertasi ini, penulis mengangkat permasalahan terkait formulasi kemandirian pada Undang-Undang No 6 Tahun 2004 Tentang Desa. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor. ac. bahwa Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan. Pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka pengaturan keuangan Desa menjadi mandiri, biasanya didasari pada Undang-Undang Pemerintah Daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa pelaksanaan otonomi desa pasca penerbitan undang-undang. Pemerintah Desa dalam Implementasi Kebijakan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Studi penelitian di Desa Sumur Tujuh Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus). bahwa Pamong Kalurahan merupakan perangkat Kalurahan yang bertugas membantu Lurah dalam menyelenggaraan pemerintahan kalurahan; b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu; c. Lombok Timur Prov. Konsep tentang kebijakan publik di dalam undang-undang tentang desa no 6 tahun 2014 ini memiliki peran sebagai upaya dan. UU No. Karenanya Desa juga berwenang untuk mengatur penetapan prioritas penggunaan Dana Desa. TINJAUAN TEORI . Pembangunan Desa − Pengertian, Tahapan, dan Tujuannya. NOMOR TAHUN 2014 TENTANG DANA DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, tentang Desa. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menentukan bahwa aset desa dapat berupa tanah kas desa, tanah ulayat, pasar desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan desa, pelelangan ikan, pelelalang hasil pertanian, hutan milik desa, mata air milik desa, pemandian umum, dan aset lainnya milik desa. PERTIMBANGAN. DESA. PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN KEPALA DESA MENURUT UNDANG - UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA. 43 Tahun 2014 diundangkan dalam Lembaran Negara pada 3 Juni 2014. Terara, Kab. Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Penjelasan mengenai pengaturan . com Abstract Political autonomy law of village is very varied because the arrangement of village in UUD 1945 is very briefly, featuring multiple interpretations, so that the organic regulations are always change appropriate with the. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan. , Op. Dalam UU No. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Rincian Produk Hukum. id – Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa merupakan Undang-Undang yang telah dinantikan oleh segenap masyarakat desa tak terkecuali perangkat desa selama 7 tahun. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang DESA. H. Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, 8(5), 384-394. 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu memahami lebih dalam untuk mengetahui aturan-aturan dalam Pasal-Pasal dalam. W Wijaya, 1996, Pemerintahan Desa dan Administrasi Desa menurut UU No. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. H. Cimandiri No. 29 . 20. Peraturan Pelaksanaan Undang -Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah , terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 201 9 tentang P erubahan. ”. , hlm 9 4 Ibid. Struktur pemerintah desa terbaru lahir karena diterbitkanya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Berlakunya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya disebut UU Desa), menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa yang tidak memuaskan bagi para Kepala Desa dan aparatur desa, demikian juga dengan kelembagaan pemerintahan desa, ternyata masih terbatas. Undang -Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 014 Nomor 7,. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran. NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Air Merah. Permasalahan yang ada dengan disahkannya UU No. Terdapat tiga pokok bahasan dalam revisi UU yang sempat ramai didemo oleh aparat desa itu. ALOKASI DANA DESA BERDASARKAN UNDANG–UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DI DESA TRIYAGAN KECAMATAN MOJOLABAN KABUPATEN. keuangan desa. Bambang Adhi Pamungkas. NOMOR 43 TAHUN 2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (3), Pasal 40 ayat (4), Pasal 47 ayat (6), Pasal 50 ayat (2), Pasal 53 Berdasarkan penjelasan Pasal 46 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa: Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 tidak lebih dari 1 (satu) tahun, Bupati/Walikota mengangkat pegawai negeri sipil dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagai penjabat. 0. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. PUTUSAN Nomor 128/PUU-XIII/2015. Sesuai dengan amanah Pasal 11 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, pada tahun 2015 Presiden mengatur Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. PP Nomor 11 Tahun 2019 ini ditetapkan dengan pertimbangan. Dalam UU No. Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang. Peraturan Presiden nomor 8 tahun 2012, tentang KKNI. Menurut “Undang-Undang Desa” yang dimaksud keuangan desa adalah semua hak dan. Hal itu tercantum dalam berbagai aturan serta pengertian desa menurut UU No 6 Tahun 2014 tersebut yang harus dipahami oleh warga negara Indonesia. Di sisi lain, menurut. Keputusan itu diambil dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-29 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2022-2023. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2014 Tentang peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 6 2014 tentang desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321); sebagaimana telah diubah beberapa kali di ubah beberapa kali terakhir di rubah. 6 Tahun 2014. REPUBLIKA. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214); 2. undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa: 07 maret 2023 | 1. Tahun. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI. Undang-Undang ini menjadi dasar hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan di dalam upaya meningkatkan kepemerintahan yang. 4. Next article Berkebun di Pekarangan Rumah dan Tingkatkan Potensi Agrowisata dengan. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa; Tentang Website. 1 [email protected] 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya disebut PP 43/2014). UMUM 1. Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu adanya pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, khususnya terkait dengan pengelolaan Dana Desa; b. Login Admin. 2016, Herdiana 2020. Dari ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa tersebut jelas bahwa negara memberikan hak kepada masyarakat adat untuk menamai desa adat yang terikat dengan asal usul dan hak tradisional mereka dengan nama yang dipahami oleh masyarakat adat sebagai 1 Martua Sirait, Chip Fay dan A. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun. Setiawan, H. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) disahkan pada tanggal 15 Januari 2014 di akhir masa pemerintahan Presiden DR. Tweet on Twitter. Terlaksananya pembangunan desa dengan baik dan sesuai peraturan perundang-undangan dapat mengatasi berbagai. Selain itu diantara Pasal 81 dan Pasal 82 disisipkan 2 pasal yaitu Pasal 81A dan Pasal 81B. 6. Indonesia, Kementerian Dalam Negeri. temuan bahwa keberadaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan bentuk revitalisasi peraturan sebelumnya. Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717) ; 9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ini ditetapkan dengan pertimbangan. Desa terdiri dari desa dan desa adat, hal ini sesuai dengan pengertian desa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyebutkan bahwa desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk. Previous article Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentangUndang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), diubah sebagai berikut: 1. penyelenggaraan pemerintahan desa 6. UU No. Problem Pengelolaan Dana Desa Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan suatu kebijakan dimana pemerintah desa mempunyai kekuatan otonomi yang lebih kuat. Hery (2018) Formulasi Asas Kemandirian Pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. PP ini mengatur mengenai perubahan beberapa pasal dalam PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 47 Tahun 2015, yaitu Pasal 81 dan Pasal 100. Undang-undang Desa (Village Law) Number 6 of 2014 has many implications for village development (Antlöv et al. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa T. PP No. U. View of Batas Wilayah Desa Pasca Berlakunya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pengertian Kepala Desa Kepala Desa merupakan pimpinan dari pemerintah desa. Undang-Undang No. Kata Kunci: Indonesia, Membangun, Desa,Keseimbangan. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Dana Desa yang bersumber : : : : : DESA SUKAMENAK, TENTANG . Potret wajah anak-anak di sepanjang perairan Sumatra Utara. Pekerjaan pemerintah lainnya yang ditugaskan ke desa adalah peraturan undang-undang. Dalam UU No. Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pengelolaan Aset Desa; Mengingat : 1.