pp 82 tahun 2001. Peraturan Pemerintah No. pp 82 tahun 2001

yang memiliki kisaran salinitas antara 0,1 ppt sampai 32,33 ppt (DKP Halmahera Utara, 2009). 61, LN. docx. NOMOR 82 TAHUN 2001 TENTANG PENGELOLAAN KUALITAS AIR DAN PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Menimbang : a. Sadanandam, A. diana. PP. 82 Tahun 2001 Menurut Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 112 Tahun 2003 terlihat bahwa parameter pH, BOD, dan TSS masih berada dalam ambang batas baku mutu. bahwa air merupakan salah satu sumber daya alam yang memiliki fungsi sangat penting bagi kehidupan dan perikehidupan manusia, serta untuk memajukan kesejahteraan. 82 Tahun 2001 terutama Kelas II dan III, maka nilai TSS tersebut masih memenuhi satandar yang telah ditetapkan tersebut. METODE PENELITIAN Penelitian ini dilakukan di Sungai Putat yang bera-da di Kelurahan Siantan Hilir Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat. 161, TLN No. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 82 TAHUN 2001 TENTANG PENGELOLAAN KUALITAS AIR DAN PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. craembouse. 147, TLN. me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram. Judul. id : 7 hlm. pdf. Peraturan Ttg Pence Mar An Air. U. PP NO 82 Tahun 2001 Tentang Kualitas air. Cimanuk serta kesesuaiannya terhadap bakumutunya, oleh PP 82 tahun 2001. zat padatan (dinyatakan dengan TSS dan TDS). Analisis data dilakukan secara deskriptif dengan membandingkan kualitas air Danau Laimadat dengan Standar Baku Mutu perairan untuk budidaya ikan air tawar (PP No. Nilai STORET sungai jaing adalah antara -108 sampai dengan -110 dengan status mutu Cemar Berat dan nilai. 492 Tahun 2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum. 4157, LL SETNEG : 13 HLM. 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun PP No. Tipe Dokumen. Cu, dan Zn dan PerGub 39 Tahun 2000 untuk Ni. Beranda Produk Hukum Peraturan Perundang-undangan Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001. Sumber Pencemar Banyak penyebab sumber. 6-2005 tentang Udara Ambien - Bagian 6: Penentuan Lokasi Pengambi. 82 Tahun 2001 tentang Kriteria Air Berdasarkan Kelas Muhamad Imam Khairy 9. 2001 No. 283 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 82 TAHUN 2001 TENTANG PENGELOLAAN KUALITAS AIR DAN PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. 14-2004 tentang Air dan Air Limbah - Bagian 14: Cara Uji Oksigen. Perbandingan Pp 82 Dan Pp 22. bahwa air merupakan salah satu sumber daya alam yang memiliki fungsi sangat penting bagi kehidupan dan perikehidupan manusia,. 8, LN. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 82 TAHUN 2001 TENTANG PENGELOLAAN KUALITAS AIR DAN PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Pada PP No. 2012 No. LAMPIRAN: PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 82 TAHUN 2001 TANGGAL : 14 Desember 2001 TENTANG : PENGELOLAAN KUALITAS AIR DAN PENGENDALIAN. 82 th 2001 kualitas pencemaran air. 82 tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air. Pejabat Pengundangan. (PP) NO. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4217); 2. NOMOR 82 TAHUN 2001 . Menetapkan norma, standar, pedoman, dan manual. 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air (OBSOLETE)Sebagai pelaksanaan dari ketentuan Pasal 16B Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000, telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001. 4 tahun 1984; UU No. TLN = Tambahan Lembaran Negara. bahwa air merupakan salah satu sumber daya alam yang memiliki fungsi sangat penting bagi kehidupan dan perikehidupan manusia, serta untuk memajukan kesejahteraan umum, sehingga merupakan modal 2001. Kelas satu, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk air baku air minum, dan atau b. dibandingkan dengan baku mutu PP 82 tahun 2001, maka tim asesmen harus memastikan jenis air yang diuji merupakan salah satu jenis air yang ada di peraturan tersebut. Berdasarkan PP. Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup - Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Dapatkan konten premium dari Hukumonline Pro menyajikan koleksi pusat data terlengkap dan analisis hukum mendalam, memudahkan Anda dalam melakukan riset hukum. (PP) NO. Hasil pengamatan terhadap kadar DO pada stasiun-stasiun yang disampling lebih besar dibandingkan kelayakan kadar DO pada kriteria mutu air kelas I dan kelas II. Variasi hasil pengukuran DO tersebut dapat dipengaruhi oleh buangan limbah. fisik dan kimia air sungai berada di atas baku mutu PP. 178, TLN No. 5348, LL SETNEG : 41 HLM. GO. oleh Disnakkeswan Prov. 82. 22 Tahun 2021. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 82 TAHUN 2001 TENTANG PENGELOLAAN KUALITAS AIR DAN PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. PP ini mulai. 82 tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan peraturan yang baru. Peraturan Perundang-undangan. 21 Kelas Air Sungai Brantas Tahun 2005 Sesuai PP 82 Tahun 2001 Tabel 3. Pemilihan baku mutu ini didasarkan pada kondisi bahwa air sungai masih digunakan untuk pengairan danPeraturan Pemerintah (PP) No. Peraturan Pemerintah (PP) 4853. Judul. PRESIDEN. 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Perusakan Laut. Scribd adalah situs bacaan dan penerbitan sosial terbesar di dunia. 297 LAMPIRAN: PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 82 TAHUN 2001 TANGGAL : 14 Desember 2001 TENTANG : PENGELOLAAN KUALITAS AIR DAN PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR Kriteria Mutu Air Berdasarkan Kelas KELASPARAMETER SATUAN I II III IV KETERANGAN FISIKA Temperatur 0 C Deviasi 3 Deviasi 3 Deviasi 3 Deviasi 5 Deviasi temperatur dari alamiahnya Residu Terlarut mg/L 1000 1000 1000 2000 Residu Tersuspensi mg/L 50. Nomor Peraturan: 82: Jenis / Bentuk Peraturan: Peraturan Pemerintah: Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan: PP: Tempat Penetapan: Jakarta: Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan/Pengundangan: 12-10-2012 / 15. 82 Tahun 2001. Negara Tahun 1974 Nomor. bahwa air merupakan salah satu sumber daya alam yang memiliki fungsi sangat penting bagi kehidupan dan perikehidupan manusia, serta untuk memajukan kesejahteraan umum, sehingga. Indonesia No. (PP RI No. Menurut PP 82 tahun 2001, pencemaran air adalah masuk atau dimasukannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia sehingga kualitas air menurun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan tidak lagi berfungsi sesuai dengan peruntukannya. f. 2012 No. 1. NTB · 1 Maret 2016 [featured_image] Download. Wawasan Hukum. PP NO 82 Tahun 2001 Tentang Kualitas air. tentang. 4161, LL SETNEG : 22 HLM. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara. Enam peraturan tersebut adalah PP 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3), PP 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, PP 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, PP 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara, PP 19 Tahun 1999 tentang. Analisis data dilakukan secara deskriptif dengan membandingkan kualitas air Danau Laimadat dengan Standar Baku Mutu perairan untuk budidaya ikan air tawar (PP No. Permenkes nomor 416 tahun 1990 tentang syarat2 dan pengawasan kualitas air, jumlah. Peraturan Pemerintah No. Baiq Farida. 29 Tahun 2003 Tentang Pedoman Perizinan Cair Limbah Sawit; Kepmen LH No. 95 Tahun 2012 Tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesehatan Hewan; Post sebelumnya Perpres No 48 Tahun 2013 Tentang. K romium (Cr) merupakan jenis l ogam berat yang esensial bagi tubuh, yang dibutuhkan untuk metabolisme . 4. 3. 82 Tahun 2001 ttg Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air. 151, TLN No. Upaya pengendalian pencemaran air diatur dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air. Peraturan Pemerintah No. undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Karantina Hewan;. 10. Save Save Lampiran-PP-No. bahwa air merupakan salah satu sumber daya alam yang memiliki fungsi sangat penting bagi kehidupan dan perikehidupan manusia, serta untuk memajukan kesejahteraan. dimaksud baku mutu air menurut PP Nomor 82 tahun 2001 Pasal 1 butir (9) adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi,. 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air. FISIKA Temperatur Residu Tertarut Residu Tersuspensi KIMIA. (4) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud dalam. 2 menunjukkan baku mutu air limbah. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4161); 3. 81 Tahun 2001 Alat Dan Mesin Budidaya Tanaman DETAIL PERATURAN Abstrak. NOMOR 82 TAHUN 2019. Nilai kosentrasi logam berat Cd, Cu, dan Hg di. 82 Tahun 2001 ttg Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air. 8 Tahun 2001 Pupuk Budidaya Tanaman DETAIL PERATURAN Abstrak. 2001 No. UU Air Limbah. LAMPIRAN 2 HASIL PENGUJIAN LOGAM BERAT MENGGUNAKAN SSA NYALA No Kode Sampel Koordinat Parameter Logam Berat X Y Fe (mg/l) Pb (mg/l) Cd (mg/l) Cr. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. Keputusan Presiden (KEPPRES) 6918. 05 jilid 2-air-laut-udara-tanah-gakum. 82, LN. Peraturan Pemerintah (PP) NO. Scribd adalah situs bacaan dan penerbitan sosial terbesar di dunia. PP No. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634); 4. FISIKA Temperatur Residu Tertarut Residu Tersuspensi KIMIA ANORGANIK pH. Fadlillahi Hafiz. rno/l, mq/L mg. 4002, LL SETNEG : 44 HLM. Rudi Saputra. Indonesia, Pemerintah Pusat. 2). 82 Tahun 2001). 82 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian--> menggantikan Peraturan Pemerintah No. Diperoleh 30. Kriteria Baku Mutu Air Berdasarkan Kelas berdasarkan PP No. PP ini mencabut PP Nomor 19 Tahun 1999; PP Nomor 41 Tahun 1999; PP Nomor 82 Tahun 2001; PP Nomor 27 Tahun 2012; PP Nomor 101 Tahun 2014; dan ketentuan Pasal 21 sampai dengan Pasal 25 terkait dengan dana jaminan pemulihan Lingkungan Hidup. 82 Tahun 2001 tentang kualitas dan pengendalian pencemaran air disebutkan bahwa mutu air telah diklasifikasikan menjadi 4 kelas, yang terdiri dari: 1. pdf For Later. Kelas I. 82, LN. Air yang dapat digunakan untuk prasarana/sarana rekreasi air, pembudidayaan ikan air. Nilai baku mutu air berdasarkan PP No. 1 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air. PRESIDEN. 3K. LAMPI RAN: PERATURAN PEMERI NTAH NOMOR 82 TAHUN 2001 TANGGAL : 14 Desember 2001 TENTANG : PENGELOLAAN KUALI TAS AI R DAN PENGENDALI AN PENCEMARAN AI R Kriteria Mutu Air Berdasarkan Kelas PARAMETER SATUAN KELAS KETERANGAN I II III IV FI SI KA 0 Temperatur C Deviasi 3 Deviasi 3 Deviasi 3 Deviasi 5 Deviasi temperatur dari alamiahnya Residu Terlarut mg/ L 1000 1000 1000 2000 Residu Tersuspensi mg. Muhammad Arib Faishal. Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Februari 2021. 7. Permenkes No. 82 Tahun 2001 Ket : *) Peraturan Pemerintah No. Lampiran PP No. Peraturan Pemerintah. Anonim, 2001, Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, Jakarta. 2010 No. 82 Tahun 2001). 324357528-kemajuan. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 81 Tahun 2001 tentang Alat Dan Mesin Budidaya Tanaman. Login JENIS PERATURAN. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 82 TAHUN 2001 TENTANG PENGELOLAAN KUALITAS AIR DAN PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa air merupakan salah satu sumber daya alam yang memiliki fungsi sangat penting bagi kehidupan dan. Related Papers. PP No. Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001, batas minimum kadar DO perairan untuk kategori perairan kelas II sebesar 4 mg/L. (PP) NO. PP No. 4. Tabel 2. 2001 dan Permenkes No. 82 Tahun 2001 tentang pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air bahwa yang dimaksud dengan air adalah semua air yang terdapat di atas ataupun di bawah permukaan tanah, termaksud dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan,parameter BOD, COD, dan DO melebihi baku mutu sesuai PP 82 Tahun 2001, sedangkan status mutu air dalam katagori cemar ringan berdasarkan KepMen LH 115 Tahun 2003. Direktorat Jendral Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan RakyatPP No. 5617, LL SETNEG : 187 HLM. No. 2001 Peraturan Pemerintah (PP) NO. PENGELOLAAN KUALITAS AIR . Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan KehutananPeraturan Pemerintah (PP) No. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 . 1K views•18 slides. Indonesia, Pemerintah Pusat Nomor 82 Bentuk Peraturan Pemerintah (PP) Bentuk Singkat PP Tahun 2001 Tempat Penetapan Jakarta Tanggal Penetapan 14 Desember 2001 Tanggal Pengundangan 14 Desember 2001 Tanggal Berlaku 14 Desember 2001 PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENGELOLAAN KUALITAS AIR DAN PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR. Peraturan Pemerintah. masukan air dari sungaiHasil dan Pembahasan 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup1. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air Baku Mutu Keterangan No Parameter Satuan Kelas I 1 Temperatur 0 C deviasi 3 Deviasi tempratur dari keadaan alamianya 2 Residu terlarut mg/L 1000 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 82 TAHUN 2001 TENTANG PENGELOLAAN KUALITAS AIR DAN PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Menteri Kesehatan Republik Indonesia. E. Muzammil Makmur. 2 Air adalah semua air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah, kecuali air laut. 32 tahun 2017 _ttg Standar Baku Mutu Kesehatan Kesling dan Per. 82 Tahun 2001. 4 Tahun 2016. PP No. PP: Tempat Penetapan:-Tanggal Penetapan: 1 January 1970: Tanggal Pengundangan: 1 January 1970: Subjek. 7 %µµµµ 1 0 obj >/Metadata 10674 0 R/ViewerPreferences 10675 0 R>> endobj 2 0 obj > endobj 3 0 obj >/Font >/XObject >/ProcSet[/PDF/Text/ImageB/ImageC. Peraturan Pemerintah (PP) NO. Peningkatan suhu perairan paling tinggi hanya 1% dan terjadi pada siang hari. FISIKA o Deviasi temperatur dari Tempelatur C deviasi 3. Sesuai amanat PP 82 tahun 2001 tentang pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air, sumber air baku sebaiknya diambil dari sumber air dengan kualitas golongan 1. Perencanaan Teknis IPLT - Teknologi Pengolahan Air Limbah dan Lumpur Joy Irman 14. 9. 4161. Semoga informasi ini bermanfaat. PP ini mencabut PP Nomor 19 Tahun 1999; PP Nomor 41 Tahun 1999; PP Nomor 82 Tahun 2001; PP Nomor 27 Tahun 2012; PP Nomor 101 Tahun 2014; dan ketentuan Pasal 21 sampai dengan Pasal 25 terkait dengan dana jaminan pemulihan Lingkungan Hidup. Tanggal Pengundangan. -82-Tahun-2001(1). bahwa air merupakan salah satu sumber daya alam yang memiliki fungsi sangat penting bagi kehidupan dan perikehidupan manusia,.